Mata-publiknusantara.com, JAKARTA — Persoalan transparansi dan verifikasi keaslian ijazah pejabat publik kembali menjadi sorotan tajam. Agung Sulistio, Pimpinan Redaksi KabarSBI.com, Ketua Umum Gabungan Media Online Cetak Ternama (GMOCT), sekaligus Ketua II DPP Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), melontarkan tantangan terbuka kepada seluruh anggota legislatif di Indonesia agar bersedia menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan administrasi pendidikan yang menjadi persyaratan pencalonan sebagai wakil rakyat.
Pada Selasa (17/11/2026), Agung menegaskan bahwa transparansi tidak boleh diterapkan secara tebang pilih. Jika persoalan ijazah presiden dan wakil presiden dapat menjadi perhatian publik serta dimintakan verifikasi melalui mekanisme yang sah, maka anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten/kota juga patut mendapatkan standar akuntabilitas yang setara.
“Jangan hanya presiden dan wakil presiden yang menjadi sorotan terkait persoalan ijazah. Saya menantang seluruh anggota DPR, DPD, dan DPRD di Indonesia untuk berani terbuka terhadap verifikasi ijazah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan. Jangan sampai transparansi hanya keras ketika menyangkut pihak tertentu, tetapi melemah ketika menyentuh lembaga legislatif,” tegas Agung.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar menyangkut selembar dokumen pendidikan, melainkan menyentuh persoalan integritas, kepercayaan publik, dan tanggung jawab moral seorang pejabat negara. Anggota legislatif merupakan representasi rakyat yang memperoleh mandat melalui proses demokrasi. Karena itu, setiap persyaratan yang melekat pada jabatan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.
TRANSPARANSI JANGAN MENJADI ALAT POLITIK
Agung mengingatkan bahwa verifikasi ijazah tidak boleh dijadikan alat untuk menyerang lawan politik ataupun membangun tuduhan tanpa bukti. Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif melalui lembaga pendidikan penerbit ijazah dan instansi berwenang. Namun, prinsip kehati-hatian juga tidak boleh menjadi alasan untuk menutup ruang klarifikasi dan pertanggungjawaban administratif.
“Kalau memang semua pihak menjunjung tinggi integritas, mari kita bangun standar keterbukaan yang sama. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan politik yang tinggi. Hukum dan prinsip akuntabilitas harus berlaku secara setara,” ujarnya.
KURSI KEKUASAAN BUKAN PERISAI DARI PERTANGGUNGJAWABAN
Agung menilai, semakin besar kekuasaan dan mandat yang diberikan rakyat, semakin besar pula tanggung jawab seorang pejabat untuk menjaga kepercayaan publik. Ia mendorong penyelenggara pemilu dan instansi terkait memastikan persyaratan administrasi pencalonan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme verifikasi yang transparan, profesional, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Jangan hanya rakyat yang dituntut jujur dan patuh terhadap aturan. Mereka yang duduk di kursi kekuasaan juga harus memberikan keteladanan. Jabatan bukan alasan untuk menghindari pertanyaan publik yang sah,” tandasnya.
Agung menegaskan, tantangan terbuka tersebut bukan tuduhan terhadap individu atau lembaga tertentu, melainkan dorongan agar prinsip transparansi diterapkan secara konsisten kepada seluruh pejabat publik.
“PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, DAN SELURUH ANGGOTA DEWAN HARUS BERADA DALAM SEMANGAT TRANSPARANSI YANG SAMA. JANGAN ADA STANDAR GANDA. RAKYAT MEMBERIKAN MANDAT, MAKA PEJABAT WAJIB MENJAGA KEPERCAYAAN!”
Informasi dalam pemberitaan ini diterima oleh GMOCT Gabungan Media Online dan Cetak Ternama dari media online KabarSBI yang tergabung di dalamnya. GMOCT memberikan ruang hak jawab sesuai dengan UU Pers No 40 Tahun 1999.
Team/Red (KabarSBI)
GMOCT: Gabungan Media Online dan Cetak Ternama













