Mata-publiknudantara.com, SULTENG I POTETINDONESIA — Dalam sebuah audiensi resmi yang digelar pada awal Desember 2025 (8/12/2025), Tim Ekspedisi Patriot IPB University mempresentasikan hasil penelitian pemetaan potensi dan rekomendasi pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi Bahari Tomini Raya kepada Bupati Parigi Moutong dan jajaran perangkat daerah.
Penelitian tersebut dilakukan selama 4 bulan, mulai Agustus 2025. Presentasi disampaikan oleh Dr. nat. techn. Lukmanul Hakim Zaini (Lukman) selaku ketua tim, didampingi koordinator lapangan Habib Alif Refdy dan anggota tim Zildjan Nasrullah, Diah Ayu Pramudha Wardhani, serta Febri Berutu.
“Laporan tim memetakan peluang dan kendala hilirisasi pada komoditas unggulan seperti kakao, durian, dan kelapa, serta merekomendasikan intervensi terintegrasi dari hulu ke hilir,” kata Ketua Tim, Dr.Lukmanul Hakim Zaini, dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).
Dr.Lukman memaparkan, laporan Tim Ekspedisi Patriot menempatkan kawasan seluas 72.381 hektare dengan populasi sekitar 57.351 jiwa ini sebagai wilayah yang potensial untuk menaikkan nilai tambah komoditas primer melalui penguatan infrastruktur, kapasitas teknis petani, dan unit pengolahan skala desa.
Tim memaparkan data produksi, pola pemasaran yang masih berbasis bahan mentah, dan hitungan ekonomis singkat yang menunjukkan potensi kenaikan margin lewat kegiatan pengolahan sederhana (mis. VCO, fermentasi kakao, pengemasan durian premium).
“Rekomendasi operasional meliputi peremajaan tanaman, pembangunan jalan usahatani, pembentukan unit pengolahan desa, serta penguatan Gapoktan/BUMDes sebagai agregator,” jelasnya.
Dalam diskusi yang mengikuti pemaparan, unsur pemerintah daerah memberi konteks praktis atas temuan lapangan dan menambahkan catatan penting terkait riil kondisi lapangan.
Kepala bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, S.K.M., M.Kes., menyatakan bahwa meskipun kebijakan daerah telah menegaskan kakao dan durian sebagai komoditas unggulan, kelapa juga tetap memiliki nilai strategis historis tercatat sekitar 2 juta pohon kelapa.
“Menurut sensus pertanian, tetapi praktik pemasaran saat ini cenderung membuat sabut menjadi limbah karena petani sering menjual kelapa dalam kondisi tanpa sabut,” ujar Irwan.
Dia mencatat pula bahwa pernah ada unit pengolahan kelapa (sikim) namun berhenti beroperasi pada masa pandemi akibat kehilangan peralatan, sehingga rantai nilai kelapa melemah.
Disamping itu, rencana pembangunan pelabuhan Toboli disebut sebagai peluang logistik untuk membuka akses pasar dan ekspor komoditas kawasan.
Pemerintah daerah juga memaparkan rencana dan kendala pada komoditas lain.
“Pengembangan kakao di Sulawesi Tengah diproyeksikan besar terdapat rencana penyediaan bibit untuk perluasan hingga ribuan hektare pada 2025–2026, namun kendala utama yang masih menggerogoti produktivitas adalah serangan hama dan penyakit seperti Penggerek Batang dan Penggerek Buah Kakao,” paparnya.
Irwan menekankan perlunya program peremajaan dan bibit tahan hama serta pendampingan teknis untuk menekan kerugian dan meningkatkan mutu biji.
Untuk durian, komoditas ini sebenarnya menghadapi masalah penurunan produksi karena penyakit lokal (disebut sebagai penyakit “bangkalan”) yang mampu menurunkan pendapatan petani drastis sampai sekitar 75 persen.
Dinas Pertanian mengusulkan dua pendekatan:
(1) kolaborasi riset misalnya antara pemerintah daerah dan akademia seperti IPB University untuk menemukan solusi teknis terhadap penyakit; dan (2) diversifikasi produk dengan mengolah buah yang kurang layak konsumsi menjadi produk turunan (keripik durian, puree, dan lainnya) sehingga nilai ekonomi buah tetap dapat dipertahankan.
Sektor perikanan juga mengemuka dalam audiensi.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Mohamad Nasir, mengingatkan bahwa nama kawasan “Bahari” semestinya tercermin dalam strategi pengembangan:
“Tambak-tambak transmigrasi di Moian seluas kurang lebih 300 hektare perlu dimasukkan sebagai komoditas pendukung unggulan dan mendapat perhatian dalam rencana hilirisasi serta akses input yang selama ini didatangkan dari luar provinsi sehingga menambah biaya,” kata Nasir.
Dari sisi infrastruktur, Kepala PUPR memberikan catatan penting. Kemampuan daerah saat ini terbatas pada pembukaan akses jalan anggaran untuk membangun jalan usahatani yang memadai belum tersedia sehingga sebagian intervensi yang dibutuhkan untuk menekan biaya logistik tetap harus menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menegaskan korelasi langsung antara kualitas infrastruktur dan akses pasar. Perbaikan jalan dan transportasi akan menurunkan biaya angkut dan memperluas jangkauan pasar komoditas lokal sebuah prasyarat untuk menarik investasi hilirisasi yang lebih besar.
Ketua tim, Dr. Lukmanul Hakim Zaini, dalam pemaparan menekankan bahwa strategi hilirisasi perlu difokuskan pada model yang feasibel dan skalabel di desa. Unit-unit pengolahan sederhana yang dikelola BUMDes atau koperasi, fasilitas pascapanen (rumah fermentasi kakao, pengering, unit VCO), serta pembentukan kemitraan offtaker untuk memastikan akses pasar dan kepastian harga bagi petani.
Rekomendasi tim juga mencakup penguatan kapasitas teknis petani, akses pembiayaan mikro untuk UMKM pengolahan, dan prioritas perbaikan infrastruktur logistik sebagai katalis utama.
“Implikasi kebijakan yang muncul dari audiensi ini jelas, yaitu transformasi ekonomi kawasan menuntut sinergi multi-aktor pemerintah kabupaten, provinsi, kementerian terkait (pertanian, desa, infrastruktur), akademia, dan sektor swasta serta prioritas investasi pada infrastruktur dan fasilitas pengolahan skala lokal,” ujar Dr.Lukman.
Pihak-pihak yang hadir sepakat bahwa pembangunan pelabuhan Toboli, jika direalisasikan, akan menjadi titik balik untuk memperpendek rantai distribusi dan membuka peluang ekspor bagi produk hilir dari kawasan transmigrasi Bahari Tomini Raya.
Tim ekspedisi menegaskan langkah tindak lanjut yang diperlukan antara lain, penguatan kolaborasi riset dan pendampingan teknis (khususnya untuk penyakit durian dan hama kakao), inventarisasi kembali aset pengolahan yang dormant (seperti unit sikim kelapa), dan perumusan rencana investasi infrastruktur prioritas yang dapat diajukan ke pemerintah pusat.
“Jika rekomendasi ini ditindaklanjuti secara terkoordinasi, hasilnya berpotensi meningkatkan pendapatan petani, menciptakan UMKM hilir, dan mengubah kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang lebih mandiri secara ekonomi,” tutup Dr.Lukman.
